Pilkada: Muhammadiyah Minta DPR Hormati MK dan Patuhi UU

” DPR selaku pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi- tingginya lembaga yudikatif, tercantum Mahkamah Konstitusi,” ucap Muti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih dahulu, MK menghasilkan vonis terkini soal ketentuan ambang batasan pencalonan dan persyaratan calon kepala wilayah. vonis itu pernah jadi angin fresh untuk PDIP buat berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta.

Baca pula: Ahli: Keputusan Baleg DPR merupakan pembangkangan terhadap konstitusi

Cuma satu hari sehabis keputusan MK, Baleg DPR RI menggulirkan kembali RUU Pilkada yang setelah itu disebut- sebut berpotensi mengoreksi vonis MK itu.

Muti berkata DPR selaku lembaga negeri yang merepresentasikan kehendak rakyat, semestinya menghayati dasar- dasar bernegara yang mengedepankan kebenaran, kebaikan, serta kepentingan negeri serta rakyat, dibandingkan dengan kepentingan politik kekuasaan semata.

“Keputusan MK merupakan bagian dari sistem peradilan yang menjaga keadilan dan keabsahan pemilu. Sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan mengubah undang-undang, DPR seharusnya menghormati dan mematuhi setiap keputusan MK,” ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta.

Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan terkait beberapa keputusan MK yang dianggap kontroversial oleh sejumlah pihak. Muhammadiyah menilai bahwa penegakan hukum yang konsisten adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Organisasi ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang Pilkada sebagai landasan untuk memastikan proses pemilihan yang adil dan akuntabel.

Dalam konteks ini, Muhammadiyah mengajak DPR untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem pemilihan dan memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini termasuk pemenuhan syarat administrasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah.

Lebih lanjut, Muhammadiyah berharap agar semua pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat, dapat bersama-sama mendukung upaya untuk menyelenggarakan Pilkada yang bersih dan transparan. Organisasi ini juga mengingatkan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi yang cerdas dan berintegritas.

” Karenanya DPR tidak semestinya berseberangan, berbeda, serta menyalahi keputusan MK dalam permasalahan persyaratan calon kepala wilayah serta ambang batasan pencalonan kepala wilayah dengan melaksanakan ulasan RUU Pilkada 2024,” kata ia.

Langkah DPR tersebut, kata Muti, tidak hanya bisa memunculkan permasalahan disharmoni dalam ikatan sistem ketatanegaraan, pula hendak jadi benih kasus sungguh- sungguh dalam Pilkada 2024.

” Tidak hanya itu hendak memunculkan respon publik yang bisa menyebabkan atmosfer tidak kondusif dalam kehidupan kebangsaan,” kata ia.

Dia juga mendesak DPR serta Pemerintah buat sensitif serta tidak menyangka simpel terhadap arus massa, akademisi, serta mahasiswa yang turun ke jalur mengantarkan aspirasi penegakan hukum serta perundang- undangan.

” Butuh perilaku arif serta bijaksana supaya arus massa tidak memunculkan permasalahan kebangsaan serta kenegaraan yang terus menjadi meluas,” kata ia.